BERITA DRN TERKINI

 

 

Kamis 4 Juli 2019, Dewan Riset Nasional (DRN) menyelenggarakan acara  Sidang Paripurna I Dalam Rangka Pengukuhan Anggota Dewan Riset Nasional Periode 2019 s.d. 2022 dan Seminar mengenai "Membangun SDM Inovatif Menuju Industri 4.0" di Auditorium Gedung D Ristekdikti Senayan, Jakarta.

Sidang Paripurna II Dewan Riset Nasional kali ini sebagian besar dihadiri para calon anggota DRN Periode 2019 s.d. 2022 dan DRD dari seluruh Indonesia. Acara Pertama adalah laporan dari Ketua DRN, yang menyatakan bahwa Selama ini Dewan Riset Nasional menjalankan misi yang ditugaskan Kemenristekdikti yakni ada 3 hal yaitu Penyusunan Agenda Riset Nasional yang sudah selesai ditulis, disosialisasikan dan diserahkan ke semua Universitas di Indonesia, Memberikan Masukan Kebijakan Iptek kepada Menristekdikti antara lain memberi masukan kepada mitra-mitra Kemenristekdikti dengan secara aktif menjadi reviewer untuk berbagai program Ristekdikti seperti PUI, INSINAS, KNAPP, selain itu ada yang menjadi reviewer unttuk LPDP, KALBEFARMA Award. Anggota DRN juga terlibat di dalam perumusan yang dilaksanakan Kemenristekdikti seperti PRN dan RIRIN, dan Membina Dewan Riset Daerah (DRD) selama 3 tahun jumlah DRD telah meningkat dari sekitar 40 tiga tahun lalu, dan  dan saat ini jumlah DRD sudah mencapai 84. Mengakhiri laporannya, Beliau menyatakan catatan penting untuk masukan bagi Anggota DRN Periode 2019 s.d. 2022 dan untuk DRD seluruh Indonesia yakni Riset mengalami tekanan untuk merubah kinerja & efisiensi dan dampak riset, tekanan utamanya : riset yang didanai publik harus bisa bermanfaat lebih dari sekedar peningkatan ilmu pengetahuan” dan Riset harus lebih berperan dalam meningkatkan stok ilmu pengetahuan yang berguna, mendukung dan merangsang interaksi sosial, menciptakan industri baru, menyediakan pengetahuan sosial dan humanitas serta untuk menjamin kualitas kehidupan sosial.

Acara selanjutnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengukuhkan 74 Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) periode 2019 s.d. 2022. Ke-74 anggota DRN terbagi dalam sembilan Komisi Teknis. Dalam Keynote Speech Beliau menyatakan bahwa Anggota DRN ditugaskan untuk mengawal dan menerapkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) kepada Mitra Kerja DRN, sehingga RIRN dapat menjadi hal utama inovasi dalam perkenomian Indonesia. Selain itu, Beliau mempunyai harapan yang tersembunyi kepada Para Anggota DRN Periode 2019 s.d 2022 bahwa Inovasi menjadi tulang punggung bangsa untutk meningkatkan kualitas dan kreativitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, memacu pertumbuahn ekonomi Negara dengan menghasilkan nilai tambah untuk perkenomian Indonesia di berbagai bidang, dimana hal ini sudah tertuang dalam Perpres RIRN. Selain melalui RIRN yang didukung dan dipromosikan oleh DRN, Kemenristekdikti saat ini mengupayakan ada integrasi yang lebih dalam penelitian dan penciptaan inovasi melalui (draft) Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek). Riset ke depan diharapkan tidak lagi tercecer di  Kementerian teknis, pada lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Riset ke depan harus terintegrasi menjadi satu dalam wadah yang lebih strategis.

Berikut adalah Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) Periode 2019 s.d. 2022 beserta komisi teknis yang dikukuhkan:

Komisi Teknis Pangan dan Pertanian
1. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si (Kementerian Pertanian)
2. Dr. Ngakan Timur Antara (Kementerian Perindustrian)
3. Prof. Dr. drh. Herdis, M.Si (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
4. Ir. Utama Kajo (Kamar Dagang Indonesia)
5. Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU (Badan Restorasi Gambut)
6. Dr. Ir. I Wayan Budistra, M.Agr (Institut Pertanian Bogor)
7. Dr. Ir. Agus Somamihardja (PT. Kawan Kita Mitra Lestari)
8. Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc (Universitas Gadjah Mada)

Komisi Teknis Energi
1. Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc (Kementerian Energi dan Sumber)
2. Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto (Badan Tenaga Nuklir Nasional)
3. Prof. Triyogi Yuwono, Ph.D (Institut Teknologi Sepuluh November)
4. Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa Mulyana M.K., M.T (Universitas Indonesia)
5. Dr. Ir. Agus Purwadi, MT (Institut Teknologi Bandung)
6. Ir. Hardiv Harris Situmeang, MSc, D.Sc (Indonesian National Committee – World Energy Council)
7. Dr. Tirto Prakosa Brojonegoro, M.Eng (Institut Teknologi Bandung)
8. Dr. Deendarlianto, ST., M.Eng (Universitas Gadjah Mada)

Komisi Teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
1. Dr. Basuki Yusuf Iskandar (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
2. Shinta Dhanu Wardoyo, MBA (PT. Bubu Kreasi Perdana)
3. Dr. Eng. Wardi, ST., M.Eng (Universitas Hasanuddin)
4. Dr. Asep Karsidi, M.Sc (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
5. Prof. Dr. Heru Suhartanto (Universitas Indonesia)
6. Dr. Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto, M.Sc., Ph.D, IPU (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
7. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc (Universitas Gadjah Mada)
8. Fajar Harry Sampurno Kuffal, Ph.D (Kementerian Badan Usaha Milik Negara)

Komisi Teknis Transportasi dan Maritim
1. Ir. Sugihardjo, M.Si (Kementerian Perhubungan)
2. Ir. Heri Yansyah, M.Sc (PT. Dirgantara Indonesia)
3. Ir. Tri Achmadi, Ph.D (Institut Teknologi Sepuluh November)
4. Dr. Agus Eko Nugroho (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
5. Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana, M.Eng (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
6. Prof. Ade Sjafruddin, M,Sc., Ph.D (Institut Teknologi Bandung)
7. Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc, IPU (Eng) (Universitas Gadjah Mada)
8. Prof. Ir. Sigit Priyanto, M.Sc., Ph.D (Universitas Gadjah Mada)

Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan
1. Dr. Ir. Anne Kusmayati (Kementerian Pertahanan)
2. Dr. Kennedy Simanjuntak, MA (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
3. Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
4. Dr. Ir. Ade Bagdja, MME (PT. PINDAD)
5. Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA (Universitas Indonesia)
6. Marsma TNI Dr. Ir. Gita Amperiawan, M.Sc., MBA (PT. Dirgantara Indonesia)
7. Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LLM (Universitas Gadjah Mada)
8. Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

Komisi Teknis Kesehatan dan Obat
1. Dr. Siswanto, MPH, DTM (Kementerian Kesehatan)
2. Prof. Dr. Achmad Syahrani, MS.Apt (Universitas Airlangga)
3. Prof. Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K) (Universitas Indonesia)
4. Dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes (Kementerian Kesehatan)
5. Ir. H. Ade Tarya Hidayat (Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia)
6. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH, MH, FCB.Arb (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
7, Prof. dr. Adi Utarini, M.Sc, MPH., Ph.D (Universitas Gadjah Mada)
8. Dr. Boenjamin Setiawan (PT. Kalbe Farma)

Komisi Teknis Material Maju
1. Dr. Dwi Gustiono, S.Si., M.Eng (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
2. Eddy Giri Rachman Putra, Ph.D (Badan Tenaga Nuklir Nasional)
3. Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)
4. Nofrijon Sofyan, Ph.D (Universitas Indonesia)
5. Ir. Zakiyudin (Kementerian Perindustrian)
6. Ir. Koesnohadi, M.Eng (PT. Krakatau Natural Resources)
7. Dr. Nurul Taufiqu Rachman, M.Eng (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
8. Prof. Ir. Jamasri, Ph.D (Universitas Gadjah Mada)

Komisi Teknis Sosial, Humaniora, Pendidikan, Seni, dan Budaya
1. Prof. Dr. Ainun Na’im, Ph.D., M.B.A (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
2. Dr. Ir. Nunung Nuryantono, M.Si (Institut Pertanian Bogor)
3. Dr. Wahyu Dewati, SE., Akt., MA (Bank Indonesia)
4. Prof. Dr. R Siti Zuhro, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
5. Prof. Dr. Ravik Karsidi (Universitas Sebelas Maret)
6. Ir. Muhammad Najikh (PT. Kelola Mina Laut)
7. Dr. Drs. Kuskridho Ambardi, MA (Universitas Gadjah Mada)
8. Dr. Elan Sastriawan, M.Ec (Universitas Gadjah Mada)
9. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (UIN Syarif Hidayatullah)

Komisi Teknis Lingkungan dan Kebencanaan
1. Prof. Sudharto P Hadi, Ph.D (Universitas Diponegoro)
2. Dr. Eng Andi Eka Sakya, M.Eng (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
3. Dr. Muhammad Dimyati (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi)
4. Prof. Dr. Suratman, M.Sc (Universitas Gadjah Mada)
5. Dr. Khairul Munadi, M. Eng (Universitas Syiah Kuala)
6. Ir. Bernardus Wisnu Wijaja, M.Sc (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
7. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
8. Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ph.D (Institut Teknologi Bandung)
9. Dr. Surono (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

Di akhir acara ini, Dewan Riset Nasional melakukan pemilihan secara Internal untuk pimpinan DRN dan Ketua masing-masing Komisi Teknis.

Berikut adalah Pimpinan Dewan Riset Nasional (DRN) Periode 2019 s.d. 2022 yang telah dipilih:

Ketua DRN: Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU

Wakil Ketua DRN: Prof. Sudharto P. Hadi, Ph.D

Sekretaris DRN: Dr. Eng. Andi Eka Sakya, M.Eng

 

Ka. Komtek Pangan dan Pertanian : Dr. Ir. Fadjri Djufry, M.Si

Wk. Komtek Pangan dan Pertanian : Ir. Utama Kajo

 

Ka. Komtek Energi  : Ir. Hardiv Harris Situmeang, M.Sc, D.Sc

Wk. Komtek Energi : Dr. Deendarlianto, ST., M.Eng

 

Ka. Komtek TIK  : Ir. Ashwin Sasongko S, M.Sc, Ph.D, IPU

 

Ka. Komtek Transportasi dan Maritim  : Ir. Sugihardjo, M.Si

Wk. Komtek Transportasi dan Maritim  : Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc, IPU

 

Ka. Komtek Pertahanan dan Keamanan : Drs. Bambang S Tejasukmana, Dipl.Ing

 

Ka. Komtek Kesehatan dan Obat : Prof. Dr. Dr. Ratna Sitompul

Wk. Komtek Kesehatan dan Obat : Dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes

 

Ka. Komtek Material Maju : Dr. Nurul Taufiqu Rachman, M.Eng

 

Ka. Soshum, pendidikan, seni dan budaya  : Prof. Dr. Siti Zuhro, MA

Wk. Soshum, pendidikan, seni dan budaya : Dr. Wahyu Dewati, SE., Akt

 

Ka. Komtek Lingkungan dan Kebencanaan  : Ir. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ph.D

(K)

 

Foto Lainnya

Presentasi Seminar

 

BeritaTerkait :

1. Dewan Riset Nasional Perkuat Hilirisasi Penelitian (Medcom.id)

2. Menristekdikti Kukuhkan Anggota DRN (Antaranews.com)

3. Penggabungan Seluruh Lembaga Riset Dimulai Tahun Depan (Jurnas.com)

4. Menristekdikti Usul Bentuk Badan Khusus Riset (MinaNews.net)

5. Lantik 74 Anggota Dewan Riset Nasional, Menteri Nasir: Pastikan Riset Untuk Kembangkan Ekonomi Indonesia (Narasipos.com)

6. Menteri Nasir Minta DRN Pastikan Riset Dukung Pertumbuhan Ekonomi (jppn.com)

7. Dewan Riset Nasional Diharpakan bisa Kembangkan Inovasi (Republika.co.id)

8. Menristekdikti minta DRN Petakan Riset Dasar (bengkulu.antaranews.com)

9. Menristekdikti Lantik 74 Anggota DRN Periode 2019-2022 (infopublik.id)

10. Menristekdikti Dorong Inovasi Jadi Tulang Punggung Bangsa (viva.co.id)

11. Kukuhkan Angota DRN, Menristekdikti Berharap Inovasi Jadi Tulang Punggung Perekonomian Bangsa (rri.co.id)

12. Menristekdikti Minta DRN Koordinasikan RIset (harianaceh.co.id)

13. Mimpi Mohamad Nasir Tentang Riset di Tahun 2022 (validnews.id)

 

 

 

 

Senin 7 Januari 2019, Dewan Riset Nasional mengadakan pertemuan dengan Kevin Sommer, Jesse Chung dan Florence Widmann dari University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) di ruang rapat Sekretariat Dewan Riset Nasional Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta.

Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Dewan Riset Nasional, Dr. Ir Bambang Setiadi, IPU. Beliau  mengucapkan terima kasih telah mengunjungi kantor Dewan Riset Nasional dan menjadikan Dewan Riset Nasional sebagai pendukung dalam kunjungan mereka dalam rangka visit for explore ASEAN delegation 2019. Selanjutnya, Ketua DRN memberikan perkenalan presentasi singkat mengenai Dewan Riset Nasional dan Inovasi Biodiversity di Indonesia. Dalam penjelasan singkat Ketua DRN, bahwa pada acara Innovation Day 2018  telah memberikan setidaknya 10 berbagai macam penelitian dan kerjasama Industri baik dalam bentuk Memorandum of Agreement, surat atau jenis perjanjian kerjasama lainnya.

Kedatangan mereka kali ini dalam tahap persiapan acara Delegasi Explore ASEAN untuk mendiskusikan sebuah misi kedatangan 22 mahasiswa dan 4 Guru besar dari Swiss pada bulan April 2019 nanti, yang akan mempelajari bisnis berbagai produk, proses dan industri-industri di negara-negara ASEAN: khususnya Indonesia, Singapore dan Vietnam. DRN mengingatkan pentingnya biodiversitas negara ASEAN yang sangat kuat sebagai dasar pelaksanaan bisnis global, menuju Sustainable Bioeconomy. Dan mereka sangat tertarik dalam diskusi pertemuan kali ini. Harapannya, dalam pertemuan ini akan  mendukung Inovasi Biodiversity di Indonesia dalam hal mempromosikan produk-produk inovatif dari CoE Indonesia di Lembaga Penelitian/Bisnis Internasional, memperluas kolaborasi Internasional untuk pengembangan teknologi, sertifikasi produk hingga penyebaran produk dan serta meningkatkan sinergi inovasi yang berkelanjutan antara Pusat Keunggulan Indonesia dengan Lembaga Penelitian/Bisnis Internasional. (K)

In English
 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 17 Desember 2018, Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional mengunjungi PT. Austindo Aufwind New Energy (AANE) di Belitung.

Dalam kunjungan, Manager PT AANE (Bapak Henry) menjelaskan bahwa Pengembangan usaha kelapa sawit ini di mulai tahun 1990 dengan mendapatkan HGU untuk penanaman kelapa sawit. Sedang gagasan pembangunan pembangkit listrik berbasis biogas baru dimulai tahun 2008, dan pembangunan pembangkitnya sendiri baru dimulai tahun 2010.Pembangkit ini dirancang dengan kapasitas 1,2 MW, ini terdaftar sebagai proyek Clean Development Mechanism (CDM) dan telah beroperasi secara penuh tahun 2012.  Permasalahan yang dihadapi adalah regulasi / kebijakan yang belum terintegrasi, sehingga penjualan listrik yang dihasilkan oleh PLN tidak mempunyai nilai tawar, sehingga pembangkit listrik tenaga biogas ini belum dapat sepenuhnya dapat memperoleh keuntungan financial (belum komersial).

Dalam presentasi pembangkit listrik tenaga biogas  yang disampaikan oleh Bapak Ivan  bahwa Proses produksi gas methan ini menggunakan limbah cair atau dikenal dengan POME (Palm Oil Mill Effluent). Melalui  proses fermentasi bakteri thermofilik anaerobic ini  menghasilkan gas methan dengan kadar sekitar 50-60%. Gas hasil fermentasi tersebut  dilakukan perlakuan yakni dengan gas scrubber dan bantuan blower, tanpa adanya pemisahan gas CO2-nya, sebelum masuk  ke mesin pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan dibeli oleh PLN berdasarkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik, yang  beroperasinya mulai 1 Januari 2014 untuk jangka waktu 15 tahun. Penjualan listrik ke PLN ini terkendala dengan regulasi yang belum siap, sehingga harga jual listriknya tidak berubah yaitu Rp. 975 per Kwh, walaupun harga listrik di PLN sudah menaikkan tarif listrik beberapa kali.  Listrik digunakan oleh penduduk yang jumlahnya 2000 rumah, dengan kapasitas masing-masing 900 VA. Jumlah listrik ini telah mencukupi untuk Belitung.

Pembangkit masih sepenuhnya menggunakan mesin import, namun berbagai peralatan lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. TKDN power plant perlu dihitung, dan diharapkan dapat mendukung  target program pemerintah tentang TKDN.

Pembangkit ini adalah usaha yang ditinjau dari segi bisnis tidak menguntungkan, namun keuntungan tersebut terkait dengan isu lingkungan, dimana pembangkit ini dapat mengurangi pencemaran limbah dari: (i) POME, (ii) Gas methan dan gas CO2 yang merupakan gas kategori gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global.

Kerjasama antara pihak penghasil energi perlu diatur dalam suatu regulasi kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga semangat untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan.

 

Kesimpulan

·      Pembangkit listrik dengan bahan baku gas merupakan salah satu alternatif untuk program kemandirian energi

·      Pembangkit listrik ini belum dapat memberi peluang bisnis yang menguntungkan, namun mempunyai banyak manfaat untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

(SPH)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Selasa 18 Desember 2018, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional mengadakan FGD dengan tema "Pengelolaan Kelaikan Produk Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagai Bagian dari Tugas Pemerintah untuk Membangun dan Mengembangkan Industri Pertahanan" di ruang rapat Balitbang Kemhan, Jakarta. Dalam rangka pengelolaan komponen penting pengembangan kemandirian alpalhankam, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antara pihak pengembang (Industri, Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi), regulator (Lembaga Sertifikasi) dan pengguna (TNI, Polri, Instansi Pengguna Lain). Tujuan dari FGD ini adalah mendapatkan suatu pemahaman bersama untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses kelaikanproduk alpalhankam. Pasal 3, 24, 25, dan 29 UU 16/2012 tentang industri pertahanan, menyatakan produk alpalhan yang dihasilkan harus memenuhi kepentingan pengguna dan aman digunakan, setelah melalui proses sertifikasi.

Dalam pelaksanaan FGD ini, diperoleh hasil informasi dari paparan Nara Sumber dari Puslaik Baranahan Kemhan mengenai Urgensi & Prosedur Sertifikasi Kelaikan Dalam Pengadaan Alpalhankam bahwa Prosedur kelaikan diatur dalam Permenhan33/2014 tentang Laik Militer pasal 1 dan pasal 3 dan Sertifikasi dilakukan secara series. Kelaikan dalam proses litbang, merupakan pintu awal masuk ke produksi masal setelah lulus dari tahapan first article. Kepentingan administrasi dan kepentingan teknis tidak bisa dalam pelaksanaan sertifikasi tidak bisa disamakan. Sertifikasi sangat urgent dalam pengoperasian produk alpalhankam sesuai regulasi design, sesuai fungsi azasi, menjamin keselamatan, dan lain-lain. Diperlukan kesiapan otoritas, manufakturing & operator, karena otoritas perlu memperbanyak regulasi dan turunannya, manufacture dan operator perlu mengerti regulasi dalm prosesnya. Diperlukan sinergi dan harmonisasi, karena melibatkan banyak pihak, punya tugas pokok dan kepentingan masing-masing, maka perlu dilibatkan sejak awal desain.

Selain itu diperoleh hasil informasi Pengalaman LAPAN dalam melakukan proses Sertifikasi Pesawat Terbang N 219 yang memiliki Tahapan proses sertifikasi meliputi :(i) Aplikasi sertifikasi kelaikan udara; (ii) Menerapkan peratuan dan prosedur sertifikasi rancang bangun; (iii) Melakukan familiriarisasi type certificate board meeting (TCBM); (iv) Melakukan Preliminary TCBM; (v) Evaluasi rancang bangun pesawat udara; (vi) melakukan uji terbang pesawat; (vii) Persetujuan manual operation; (viii) Melakukan Final TCBM; dan (ix) Penerbitan sertifikat ipe pesawat udara.

Sertifikasi Kelaikan dalam pengembangan dan rancang bangun produk alpalhankam di BPPT, dikaitkan dengan standarisasi produk Alpalhankam. Proses sertifikasi menurut kemanfaatannya, bisa dilihat dari aspek pembinaan industri dan fungsi alih teknologi. Sedangkan untuk kepentingan pengembangan diperlukan kesepakatan standarisasi. BPPT pun sudah mengajukan dan mendapatkan sertifikasi tipe untuk PUNA Alap Alap. Menerapkan upaya standarisasi sebagai acuan sertifikasi, baik teknis untuk kepentingan melindungi kepentingan pengguna dan pihak lain yang terdampak, maupun non teknis untuk kepentingan pengembangan sarana alih teknologi dan pembinaan industry. Faktor Technoware, Humanware, Infoware, Organware (THIO) diperhitungkan sebagai acuan dalam mengembangkan produk alpalhankam dan serta diperlukan membangun dan mengembangkan fasilitas laboratoium, termasuk meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung sertifikasi.

Penerapan regulasi kelaikan dalam pengembangan produk PT Pindad, saat ini sifat pengembangan produk PT Pindad adalah Passive-Market Driven dan Active-Product Driven. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Program utama Dittekbang PT Pindad dalam membuat produk alpalhan adalah membangun dari pinggiran. PT. Pindad mengusulkan terbentuknya lembaga Indonesia Military Networthiness (IMNA), sebagai upaya memperoleh sertifikasi untuk produk jaringan perangkat lunak. Proses uji dan sertifikasi yang dilakukan oleh PT Pindad, harus melalui urutan tahapan uji fungsi, uji internal dalam rangka memperoleh sertifikasi Internal dan sertifikasi eksternal, sebelum melakukan produksi masal. Dalam memasarkan produk alpalhan yang dibuat harus, memperoleh sertifikasi kelaikan dari Dislaikad, Dislaikmatal, Dislambangjaau dan Puslaik Kemhan, hal ini menyebabkan PT Pindad agak kerepotan dalam membuat produk alpalhankam yang siap dijual kepada pengguna. PT Pindad mengharapkan agar proses kelaikan yang diterapkan, bisa digunakan untuk pembuatan standar produk alpalhankam nasional. Konsep perwujudan standarisasi seharusnya berawal dari: Perusahaan – Asosiasi – Nasional – International, sehingga parameter yang terjadi adalah:  toleransinya lebih sedikit, tetapi jumlahnya lebih banyak. Tetapi yang terjadi diIndonesia, parameternya adalah toleransi lebih banyak dan jumlahnya lebih sedikit.

 

Hasil Diskusi :

  • Pasal 24 UU 16/2018 tentang Industri Pertahanan menyatakan bahwa semua program perencanaan ditentukan terlebih dahulu oleh KKIP sejak awal, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta berifat sinergi.
  • Bagaimana caranya melalui forum kelaikan ini, secara konkrit bisa melibatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Perguruan Tinggi dalam menghasilkan produk alpalhan (ITB).
  • Tanggapan dari Puslaik, sebaiknya masalah ini diangkat ke ranah KKIP. Halini terkait dengan pasal 43 UU 16/2012.
  • Tanggapan dari pihak Industri adalah bagaimana membuat mekanisme yang baik dengan diperolehnya garansi bahwa SDM perguruan tinggi yang dilibatkan, komiteakan terlibat secara penuh, bukan sekedar proses akademis.
  • Industri seharusnya membuat produk alpalhankam disesuaikan dengan opsreq (TNI AU)
  • Tataran Kewenangan Bagaimana (TNI AU)
  • Dibuat parameter penilaian terhadap proses kelaikan (Ditjen Pothan)
  • Perlu dipetakan kemampuan SDM Perguruan Tinggi (KKIP)
  • Dalam proses litbang, seringkali angkatan tidak melibatkan Puslaik sejak awal pembuat litbang produk. Perlu dibuat kebijakan.
  • Masalah desain untuk wahana udara, para mitra yang baru dalam membuat proses desain tidak mengetahui proses kelaikan (Puslaik)
  • Rekomendasi mendirikan peralatan laboratorium uji menurut UU harus disediakan oleh Pemerintah (DRN)
  • Industri seharusnya membuat produk alpalhankam disesuaikan dengan opsreq (TNI AU)
  • Rekomendasi mendirikan peralatan laboratorium uji menurut UU harus disediakan oleh Pemerintah (DRN)
  • Litbang pertahanan harus melibatkan Puslaik sejak dari awal mendesain (DRN)
  • Masalah koordinasi perlu diperbaiki. Untuk produk alpalhan yang bersifat taktis diserahkan kepada Dislitbang Angkatan, sedangkan yang bersifat strategis diserahkan kepada Balitbanghan (DRN)
  • Perlu disiapkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan sertifikasi kompetensi SDM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. (AZ)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 17 Desember 2018, Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional mengunjungi PLTD CPO (Crude Palm Oil) di Belitung.

Dalam kunjungan, Manager Pilot Power Plant CPO menjelaskan bahwa Pilot Power Plant ini didesain bersama BPPT, dan pembangunannya dilakukan sejak tahun 2016 dan telah dinyatakan selesai, namun gagal dilaksanakan komisioning, karena kesiapan Pemda untuk menyediakan bahan baku (CPO). Komisioning akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 2018 ini, dan diharapkan komisioning dapat segera selesai, untuk selanjutnya dapat segera dioperasikan. Pilot Power Plant ini dirancang untuk menghasilkan listrik 5 MW yang dibangun dengan anggaran APBN dari BUMN sebesar sekitar Rp. 98 M, yang dikerjakan oleh WIKA sebagai penangungjawab pembangunan. Kelanjutan dari pengoperasian Pilot Power Plant ini akan diserahkan kepada PLN atau Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Berkenaan dengan hal tersebut, diselenggarakan rapat KSO (kerjasama operasi) antara PLN, Pemda (Bupati Belitung) dan BUMN / PT WIKA untuk menentukan pengelola selanjutnya sebagai operator Pilot Project ini. Pengoperasian Power Plant ini pada dasarnya dapat menggunakan CPO kualitas rendah, dengan parameter nilai kalori minimal 37, sedang selama ini CPO yang digunakan mempunyai nilai kalori 39. Untuk ini SNI untuk kualitas CPO juga telah terbitkan. Dengan beroperasinya Power Plant ini diharapkan Belitung mampu mengamankan ketahanan energy secara mandiri. Pengoperasian Power Plant ini akan menjadi Power Plant pertama di Indonesia yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, dan proyek ini sesuai anjuran Presiden untuk implementasi konversi CPO menjadi energi.

Dalam presentasi yang diSampaikan oleh Bapak Yusuf, bahwa nilai investasi yang totalnya sekitar Rp. 98 M, sebagian besar yaitu Rp. 39 M untuk mesin. Selanjutnya secara rinci menyampaikan proses produksi listrik, yaitu mulai dari datangnya bahan baku yaitu CPO, yang melalui  perlakuan pendahuluan, yakni  proses pemanasan (sekitar 50 oC, pemurnian / separasi),  homogenisasi dan pemompaan, sehingga masuk ke mesin. Status Power Plant ini masih pilot dan sifatnya masih tahapan riset dan pengembangan, karena: (i)  merupakan power plant pertama  Indonesia yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, dan (ii) masih dalam tahap komisioning. Setelah komisioning, diharapkan segera dapat diresmikan pengoperasiannya

Pada Power Plant ini menghasilkan produk limbah buangan yang belum dimanfaatkan, yaitu sludge dan gas buang. Kedua limbah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan, sludge digunakan untukdiproses menjadi biogas dan pupuk, sedang limbah gas buang dapat dimanfaatkan untuk memanaskan CPO sebelum diproses lanjut sebagai bahan bakar power plant.

Bahan baku CPO tidak menjadi masalah, karena di Belitung terdapat pabrik CPO, dan pendirian Power Plant ini dapat dijadikan model untuk ketahanan energi di daerah, khususnya di daerah terpencil, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal

Bahan baku CPO yang dibutuhkan untuk power plant ini dapat digunakan CPO kualitas rendah (CPO afkir), yang viskositasnya harus stabil. Dalam hal ini diperluan riset bahan  additive kimia yang dapat digunakan untuk mempertahankan viskositas CPO selama dalam proses.

DRN sangat mendukung atas didirikannya power plant pertama dengan menggunakan bahan baku hayati ini sebagai upaya membangun sustainable bioeconomy di daerah. Implementasi untuk mendukung ketahanan energi diperlukan kebijakan / regulasi yang mengatur penggunaan bahan baku CPO dan  listrik yang dihasilkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Kerjasama antara pihak penghasil energi perlu diatur dalam suatu regulasi kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga semangat untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan

 

Kesimpulan

·      CPO potensial digunakan untuk bahan baku pada pembangkit tenaga listrik, dan untuk itu diperlukan perundangan untuk mendukung  pengadaan energi listrik

·      CPO sangat mudah diperoleh di Belitung, mengingat di Belitung terdapat pabrik CPO yang kapasitasnya cukup tinggi.

·      Pembangkit listrik tenaga diesel berbasis CPO menjadi alternatif solusi untuk mengurangi BBM yang semakin menipis cadangannya dan semakin tinggi importnya. (SPH)

 

 
Lihat Foto Lainnya