BERITA DRN TERKINI

 

 

 

Dewan Riset Nasional (DRN) melakukan Rapat Badan Pekerja yang ketiga pada hari Selasa (21/07/2020) via Online Meeting. Pertemuan rapat online ini membahas mengenai tindak-lanjut Rapat BP II pada tanggal 18 Juni 2020, DRN telah membentuk Tim Adhoc tentang Model Triple Helix / Penta Helix dalam Riset dan Inovasi Yang Berkontribusi pada GDP. Selain itu, disampaikan penambahan Tim Profesional DRN yaitu Dr.Ir. Haryono, MSc dan Dr.Ir. Irnanda Laksanawan, MSc.Eng.

Paparan Model Triple Helix / Penta Helix disampaikan oleh Ketua Tim Adhoc, Bapak Sudharto. Buku Model Triple/Penta Helix ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari buku pertama berjudul Bunga Rampai Inovasi (2018). Sebagaimana diketahui selama dua tahun, DRN pada periode sebelumnya melakukan intellectual exercise tentang inovasi melalui serangkaian diskusi intensif dengan berbagai stakeholder.

Hasil diskusi dimaksudkan untuk memberikan masukan revisi UU 18 tahun 2020 tentang Sisnas Iptek yang kemudian menjadi UU 11 tahun 2019. Agar pemikiran para anggota DRN terdokumentasi dan bisa didaya-gunakan berbagai pihak, dituangkan dalam buku Bunga Rampai Inovasi. Buku tersebut memetakan inovasi di Indonesia, berbagai masalah yang dihadapi dan beberapa model inovasi dari berbagai bidang. Diantaranya adalah yang berkaitan dengan pelaku inovasi yakni triple atau penta helix.

Para penyunting telah menyusun sistematika buku, bab pendahuluan dan hal-hal yang berkaitan dengan lembah kematian dan triple atau penta helix. Pada bab II diharapkan masing-masing komtek mengisi pelaksanaan inovasi yang melibatkan triple/ penta helix, lesson learned dan model relasi triple/ penta helix.

 

Arahan Ketua DRN, Secara nasional gerakan Inovasi untuk mendukung perekonomian bangsa sudah banyak dirintis. Misalnya, Prof. Zuhal (mantan Menristek / Kepala BPPT) telah membentuk Komite Inovasi Nasional (KIN) dan menyusun buku Program Strategi Inovasi Indonesia yang terkenal dengan wahana transformasi 1-747. Namun demikian, Pemerintah belum mengadop skenario pembangunan ekonomi ini berbasis inovasi, sehingga praktis skenario ini belum berdampak pada pembangunan ekonomi nasional.

 

Kajian-kajian tentang inovasi di seluruh dunia makin menyakinkan kita bahwa Inovasi perlu terus disuarakan agar dapat dijadikan dasar pembangunan perekonomian di Indonesia. DRN merasa berkepentingan untuk mendukung tercapainya program pembangunan ekonomi berbasis inovasi dengan tema besar “Mendorong Inovasi Meningkatkan GDP”. Selanjutnya untuk mengimplementasikan program ini, DRN mengusulkan skenario / model “Triple / Penta Helix”. Berbasis pada konsep / teori Edward Robert – MIT, bahwa Inovasi = Invensi (X) Komersialisasi, maka model Triple/Penta Helix ini diposisikan sebagai pengali (X).

Contoh di Jerman, mekanisme triple helix dilakukan melalui fasilitator dari mitra inudstri dalam menetapkan program riset yang dilakukan di PT. Pembinaan mahasiswa dilakukan oleh professor dengan 2 (dua) kepakaran bisnis/industri dan riset untuk meresepon kebutuhan industri. Pemerintah memfasilitasi dalam konteks pendanaan.

 

Sebagai tindak-lanjut dari rapat ini, disepakati bahwa masukan masing-masing Komtek bersifat aplikatif dan solusif sehingga dapat dijadikan sebagai Buku Panduan dalam implementasi proses inovasi di Indonesia dan masing-masing Komtek memberikan masukan yang dijadwalkan paling lambat tanggal 2 Agustus 2020. Nantinya semua masukan DRN akan disusun dalam bentuk buku “Peran Strategis Inovasi untuk Meningkat PDB”. Konteks bahasannya dikaitkan dengan triple/penta helix dalam perspektif: Inovasi adalah invensi dikalikan komersialisasi. Buku tersebut diharapkan dapat serahkan kepada Menteri Ristek pada Hakteknas tanggal 10 Agustus 2020.

 

(SPH/AES/edit:K)

 

 
Foto Lainnya


 

 

 

 

Dewan Riset Nasional (DRN) melakukan Rapat Tim Adhoc yang pertama di tahun 2020 pada Jumat (19/07/2020) via Online Meeting. Pertemuan rapat online ini membahas mengenai koordinasi progress buku panduan triple/penta helix.

Di dalam tulisan Prof. Sudharto P. Hadi yang diterbitkan Harian Kompas, 17 Juli 2020 berjudul “Menunggu Tuah Kawasan Industri” diuraikan bahwa industri-industri di Kawasan Industri pada umumnya bercirikan footloose, tidak memiliki keterkaitan dengan basis ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Tidak ada backward-forward linkage (hubungan huluhilir) sehingga nilai tambahan lokalnya minim. Kawasan-kawasan industri yang sedang dan akan dibangun (direncanakan 27 kawasan industri sampai dengan tahun 2024) diharapkan menampung relokasi industri dari negara lain terutama dari China. Relokasi industri yang “sudah jadi” semacam ini tidak akan melakukan transformasi dengan potensi lokal seperti bahan baku, teknologi maupun skilled labour. Implikasinya Indonesia hanya akan menjadi pasar dari produk-produk mereka. Disamping itu inovasi teknologi dibawa/ diambil dari negara industri tersebut berasal. Hal ini tentu tidak sejalan dengan kebijakan knowledge base economy untuk peningkatan daya saing bangsa.

Buku Panduan Triple/Penta Helix Inovasi merupakan kelanjutan dari buku berjudul Buku Bunga Rampai Inovasi – Pergulatan Pemikiran Berbagai Perspektif (2018). Buku Bunga Rampai Inovasi merupakan kristalisasi pemikiran DRN selama dua tahun yang diharapkan menjadi referensi penyusunan revisi Undang-Undang 18 tahun 2002 tentang Sisnas Iptek yang kemudian menjadi UU 11 tahun 2019. Buku tersebut menguraikan tentang the-state-of-the-art inovasi, posisi Indonesia dalam inovasi, isu-isu krusial mewujudkan inovasi dan berbagai pemikiran dari berbagai bidang yang ditulis oleh para anggota DRN periode 2015-2019. Salah satu isu kritis yang diuraikan dalam buku tersebut adalah masalah triple atau penta helix dalam inovasi. Bertolak dari pemikiran tersebut maka buku yang sedang digarap ini membahas khusus tentang hal tersebut. Diawali dengan pengantar dan pendahuluan yang mengemukakan tentang 2 - 3 pentingnya triple atau penta helix sebagai pelaku inovasi, kemudian akan diuraikan potret triple/ penta helix dari berbagai sektor yang direpresentasikan oleh Komtek-Komtek di DRN. Buku ini diharapkan menjadi pedoman implementasi inovasi di berbagai sektor.

Ketua DRN memberikan paparan mengenai Journal of Innovation and Entreperneruship, memaparkan peran strategis inovasi dalam rangka meningkatkan PDB. Contoh negara/kelompok negara tersebut, antara lain: EU, USA, Afrika, dan Asia. Pada intinya bahwa produk inovasi mengungkit PDB melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas negara melalui berbagai penemuan teknologi baru. Untuk itu, berbagai negara/kelompok negara membangun strategi peningkatan ekosistem inovasi yang kondusif agar proses penciptaan teknologi baru menghasilkan inovasi berkelanjutan. Kebijakan publik memiliki peran sentral dalam menumbuhkan ekosistem inovasi yang kondusif di masa depan melalui alokasi anggaran Litabngjirap yang semakin besar.

Berbagai masukan antara lain, (1) agar dilakukan peninjauan ulang tentang terminoloi Death Valley karena proses inovasi saat sudah pada tingkat open innovation dari sebelumnya supply push dan demand driven/pull; (2) perlunya membangun Indonesia Incorporated; (3) Perlu menggaris bawahi perlunya pengukuran digitalisasi sebagai rujukan peningkatan inovasi. Dalam perhitungannya ditunjukkan bahwa kenaikan 1% digitalisasi (inovasi) di Indonesia akan meningkatkan 0,07% pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi 0,15%;

Sebagai tindak-lanjut dari rapat ini, disepakati Tim Adhoc akan melaporkan kemajuan pembuatan Buku Panduan Triple/Penta Helix pada Rapat BP DRN, Selasa, 21 Juli 2020 dan penulisan sistematika Buku Panduan akan ditambahkan pula: (i) peran inovasi dalam meningkatkan PDB, (ii) Tantangan dijitalisasi, (iii) Indonesia Incorporated, dan (iv) lesson-learned dan usulan model triple/penta helix dari masing-masing Komtek DRN.

 

(AES/SPH/edit:K)

 

 
Foto Lainnya



 

 

 

 

Anggota Komisi Teknis Material Maju Dewan Riset Nasional (DRN) melakukan Rapat Komisi Teknis yang pertama di tahun 2020 pada Kamis (04/06/2020) via Google Meeting. Pertemuan rapat online ini dihadiri oleh Nurul Taufiqu Rochman (Ketua Komtek Material Maju), Edy Giri Rachman Putra, Nofrijon Sofyan, Jamasri dan Dwi Gustiono.

Rapat ini dilatarbelakangi bagaimana kontribusi penelitian Material Maju dalam menangani COVID-19 dan cara mereview standar produk kesehatan dilihat dari aspek material.

Standar material untuk kesehatan (Masker, APD, dsb) berbeda dengan aplikasi produk lainnya, perlu ditelaah regulasi dan standar yang terkait. Setidaknya ada aspek fungsional dan lifetime yang perlu diperhatikan. Beberapa aplikasi material dalam kaitannya dalam COVID-19, seperti pada filter sirkulasi udara untuk mengurangi paparan virus dan Masker nanoteknologi.

Meski bidang material maju bisa dikatakan tidak terdampak langsung, perlu adanya arahan pengembangan material maju terkait penanggulangan COVID-19 dengan adanya Regulasi/Standar dan Fasilitas pengujian, seperti kasus standarisasi masker N95 yang tidak ditemukan di Indonesia. Diperlukan strategi proaktif agar tidak bersifat reaktif seperti saat ini dengan cara mendorong lembaga Pengujian memiliki alat karakterisasi yang dibutuhkan.

Kedepannya, perlu kemandirian penyediaan Bahan Baku lokal (riset hulu), peralatan dan komponen dalam bidang kesehatan akan digantikan dengan material maju yang lebih baik daripada teknologi konvensional sekarang ini. Contoh: aplikasi sensor (material cerdas) menggantikan reagen kimia tradisional.

Hasil rapat ini memberikan kesimpulan yakni: Membuat Recommendation Brief yang akan dikemas interaktif dengan bentuk infografis dan narasi seperlunya yang berisi Peran Material Maju (Hasil penelitian yang sudah ada, Review standar/regulasi, Peralatan Karakterisasi yang dibutuhkan dan Proyeksi arah pengembangan bidang material ke depannya, termasuk strategi penguatan kemandirian nasional dari hulu hingga hilir)

 

(SP/edit:K)

 

 
Foto Lainnya



 

 

 

 

Dewan Riset Nasional (DRN) melakukan Rapat Badan Pekerja yang kedua di tahun 2020 pada Kamis (18/06/2020) via Online Meeting. Pertemuan rapat online ini membahas mengenai Rangkuman Rapat BP I (11 Maret 2020), dan Kegiatan DRN selama PSBB, yang meliputi (i) Pertemuan online Komtek dan (ii) Penyampaian Advisory Note kepada Menteri Ristek.

Selama ini proses hilirisasi hasil-hasil riset menjadi produk inovatif sudah banyak dihasilkan, namun terkendala dengan berbagai permasalahan (pemasaran, intervensi dari luar/competitor, dan masalah non-teknis/masalah sosial), sehingga banyak produk yang gagal menjadi produk inovasi yang menyebabkan hilirisasi dan komersialisasi tidak jalan. Contoh prototipe pesawat N250, tulang implant, smart card, dan sebagainya. 

Dalam hal ini ekosistem inovasi belum terbangun dan masih menghadapi berbagai kendala terutama kebijakan, regulasi, misalnya tentang pemasaran, industri start-up, aturan administrasi, dan sebagainya. Peran Pemerintah sangat dominan, termasuk dalam dukungan anggaran dan penciptaan pasar. Di masa lalu, pada kasus pesawat N250, Pemerintah justru memotong anggaran. Untuk itu melalui Kemenristek, DRN perlu memberikan masukan tentang regulasi terkait, agar Inovasi dapat berkembang. Kendala-kendala ini juga berdampak pada timbulnya kasus korupsi.

Produk inovasi sebaiknya dipilih yang mempunyai multi-player effect, misalnya pembangunan jalan tol, yang dapat meningkatkan konektivitas dan mempercepat arus barang dan jasa, yang berdampak pula pada industri transportasi.

DRN perlu segera melakukan webinar yang besar (nasional) melibatkan DRD, Kemendes, Kemendagri (yang mempunyai jaringan di daerah) untuk mendapatkan masukan dalam upaya mengatasi permasalahan Covid 19, karena dampaknya sangat besar dan luas. Berbasis webinar ini, DRN perlu mencari masukan jalan pintas (social breakthrough) untuk mengatasi permasalahan di masyarakat.

Berbagai masukan Inovasi untuk GDP, paling tidak dapat dimulai dengan mengkaitkan dengan statement Menristek/Ka BRIN pada Rakornas Ristek di PUSPIPTEK, Serpong, 29 Januari 2020, bahwa kegiatan Iptek ditujukan untuk: (i) substitusi import, (ii) memanfaatkan teknologi tepat guna, (iii) meningkatkan nilai tambah, dan (iv) meningkatkan TKDN.

Untuk memberi masukan tentang Triple Helix, disepakati pembentukan Tim Ad Hoc yang akan bekerja merumuskan bentuk masukan regulasi yang tepat (Kepmen, Permen, Perpres, atau pedoman dalam bentuk buku).

Dalam upaya menyusun masukan program inovasi untuk GDP, perlu juga memperhatikan berbagai regulasi / peraturan yang sudah ada, misalnya: UU no. 11/ 2019 tentang Sinas Iptek, RIRN 2019-2025, Peraturan No 29/2019 tentang Penetapan tingkat Inovasi, PRN, dan sebagainya. Perundangan dan peraturan ini dinilai masih belum memberikan kejelasan untuk mengantar dihasilkannya produk inovasi, sebagaimana telah dibahas di atas. Untuk itu DRN perlu mengusulkan atau merekomendasikan kepada Menristek/Ka BRIN kerangka strategi inovasi dengan indikator-indikator yang jelas, pengembangan pasar dan kontak / komunikasi dengan pengguna.

Di bidang kebencanaan, konsep Triple-helix disempurnakan menjadi Penta-helix, selain Academic (Perguruan Tinggi), Business (Pengusaha / Swasta) dan Government (Pemerintah), tambahan dengan 2 Helix, yakni Community (masyarakat) dan Media.

Pandemi Covid 19 mempunyai dampak yang dahsyat pada tatanan kehidupan (antara lain tingginya PHK) di berbagai bidang. Namun dibalik itu terdapat juga sisi positifnya, antara lain: (i) makin meningkatnya solidaritas dan saling tolong menolong untuk membantu pihak-pihak / masyarakat yang terdampak, (ii) meningkatnya inovasi masyarakat dengan tujuan mencegah penularan, meningkatkan imunitas dan mengobati Covid 19, (iii) meningkatkan koordinasi antar birokrat baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan mengurangi egosentris, (iv) timbulnya ide-ide yang bermanfaat yang keluar dari kegiatan rutinitas. (v) pola hidup sehat: cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak

Sebagai tindak-lanjut dari rapat ini, diharapkan masing-masing Komtek dapat melaksanakan rapat dengan 2 tujuan pokok, yakni: (i) Menetapkan riset unggulan Inovatif yang memberikan kontribusi pada GDP dan (ii) Code of conduct (Pedoman) Triple Helix / Penta Helix di masing-masing Komtek.

Selanjutnya DRN akan menyelenggarakan Webinar Nasional untuk menghimpun hasil-hasil rapat Komtek dan sekaligus menjawab tantangan permasalahan Covid 19. Hasil-hasil rapat dan webinar (dalam bentuk BUKU) ini ditargetkan selesai pada awal Agustus 2020, dan akan  diserahkan kepada Menteri Ristek pada Hakteknas 2020.

 

(SP/edit:K)

 

 
Foto Lainnya




 

 

 

 

Dewan Riset Nasional (DRN) melakukan Rapat Komisi Teknis Pangan dan Pertanian yang pertama di tahun 2020 pada Rabu (06/05/2020) via zoom meeting. Pertemuan rapat online ini pun menghadirkan Husnain (wakil dari Badan Litbang Pertanian), Siti Herlinda dan Udiansyah. Rapat ini dilatarbelakangi bahwa kejadian pandemi Covid-19 telah melumpuhkan perekonomian global, termasuk Indonesia. Untuk itu, DRN berinisiasi untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dalam beberapa bulan ke depan, bila tidak dilakukan peningkatan kegiatan produksi pangan secara masif. Hal ini mengingat bahwa kekurangan pangan juga akan terjadi di seluruh negara terdampak Covid-19.

Pengalaman kegagalan pembukaan sawah lahan gambut 1 juta hektar di masa lalu hendaknya menjadi pelajaran. Pertemuan ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah via Kemenristek dan Kementan untuk melakukan produksi pangan secara masih.

Dalam upaya mensejahterakan petani kecil terkendala dengan kepemilikan lahan yang sempit (kurang dari 0,5 Hektar). Hasil produk pertanian yang diperoleh tidak layak, sehingga petani lebih memilih menjadi buruh dengan penghasilan yang lebih menguntungkan dibandingkan penghasilan sebagai petani. Berkenaan dengan hal di atas, maka perlunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, antara lain melalui: a) Menerapkan teknologi inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian di tingkat  petani; b) Perlunya ada organisasi yang dapat membantu pengelolaan / managemen dalam upaya pengembangan usaha / bisnis, antara lain dengan korporasi dalam bentuk koperasi dan badan usaha milik rakyat (BUMR); c) Pada khasus pembukaan lahan baru, petani perlu diberikan hak kepemilikan lahan, misalnya minimal 2 hektar per petani; d) dan Perlunya mencari program dan sumber dana yang telah disediakan oleh Pemerintah (Kementan, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan sebagainya), ataupun dari swasta/ industri (dana CSR, dan sebagainya).

Pangan fungsional berbasis pangan lokal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesehatan dan pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya dalam upaya meningkatkan kekebalan tubuh dan kebugaran tubuh. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan dukungan pengembangannya antara lain dengan: a) pengembangan industri hulu untuk mendukung budidaya (benih, saprodi) untuk menghasilkan bahan baku berkualitas; b) pengembangan industri hilir (industri pengolahan) untuk  memproduksi produk  yang terbukti khasiatnya; c) riset pengembangan produk, mengingat tahapan riset yang panjang mulai dari bahan baku, senyawa aktif, dan berbagai pengujian (laboratorium, klinis)  dan melibatkan birokrasi, d) Kerjasama untuk pengembangan industri, yaitu  pengusaha, pemodal dan masyarakat; e) dan memberikan dukungan pemasaran produk yang dihasilkan.

Dalam upaya pengembangan usaha di tingkat petani/ masyarakat, diperlukan: (i) usaha tersebut diinisiasi dari bawah (petani/ masyarakat), (ii)  contoh success story, (iii) melibatkan langsung petani / masyarakat dan (iv) petani dapat menikmati nilai tambah.

Budidaya pertanian di rawa sudah banyak dilakukan kajian, dan sukses diimplementasikan. Pada kasus di Sumatera Selatan pertanian di lahan rawa sangat berhasil baik untuk padi maupun tanaman pertanian lainnya. Khusus untuk padi dapat menghasilkan panen 2-3 kali per tahun. Hal yang penting yang harus diperhatihan untuk keberhasilan tersebut adalah: (i) infrastruktur irigasi,  (ii) pemanfaatan mekanisasi modern, dan (iii) kesejahteraan petani, (iv) organisasi petani, antara lain koperasi.

Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan moment pandemi Covid-19, yakni memanfaatkan tenaga terdampak / PHK, misalnya dengan program-program padat karya di bidang pertanian.

Pengembangan pangan fungsional berbasis pada pangan lokal juga dapat dikembangkan menjadi objek pariwisata yaitu dengan memanfaatkan citarasa, proses yang bersifat tradisional dan bentuk olahan yang khas Indonesia.

Penutup pertemuan rapat online ini disampaikan Ketua DRN bahwa Dalam upaya peningkatan produksi pangan, khususnya padi, Pemerintah / DPR telah merencanakan pembukaan lahan pertanian 900.000 hektar dalam satu hamparan. Untuk itu, DRN perlu segera memberikan masukan (via Menristek dan Mentan) untuk pembukaan lahan rawa dengan pertimbangan: (i) dapat segera dilaksanakan,  (ii) tingkat keberhasilan tinggi, (iii) produktivitasnya tingga (dapat panen 2-3 kali per tahun), (iv) potensi lahan rawa besar (> 5 juta hektar), yang terdapat  di 3 pulau utama Sumatera, Kalimantan dan Papua. Selain itu, luasan pembukaan lahan yakni 900. 000 hektar, sebaiknya dapat dilaksanakan di beberapa lokasi (bukan satu hamparan). 

Hasil rapat ini memberikan kesimpulan yakni: 1) Lahan rawa sangat berpotensi untuk mendukung program peningkatan produksi pangan untuk mempertahankan keamanan pangan; 2) Dalam pelaksanaan program peningkatan produksi pangan perlu melibatkan petani / masyarakat dan memanfaatkan tenaga terdampak pandemi Covid-19; 3) Program ini,  disamping untuk produksi pangan juga harus dapat mensejahterakan petani dan masyarakat; 4) Pangan fungsional berbasis pangan lokal sudah saatnya Pemerintah mendukung industrialisasi di sisi hulu (budidaya) dan industrilisasi di hilir (industri pasca panen); 5) dan DRN akan melaporkan hasil rapat ini kepada Menristek dan Mentan, agar dapat ditindak-lanjuti sebagai usulan ke Presiden / Pemerintah.

 

(SP/edit:K)

 

 

 

 
Foto Lainnya