BERITA DRN TERKINI

 

     

Rabu 4 Juli 2018, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ( Komtek Hankam ) Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat kedua mereka yang bertempat diBalai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan Keamanan ( Balitbang Hankam ) di Pondok labu Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Kemanan yang mengatakan bahwa tujuan dari rapat kali ini untuk meminta masukan, pemikiran dan tanggapan dari anggota komtek yang hadir mengenai RUU Inovasi dan permasalahan yang terkait Pertahanan dan Keamanan.

Ketua DRN mengatakan tujuan dari DRN mengusulkan Undang-undang Inovasi adalah dimana Negara-negara yang maju Inovasinya sudah mempunyai UU inovasi sendiri, yang mengatur Inovasi, perencanaan inovasi, dana inovasi dan dewan yang mengawasi kegiatan Inovasi, Tujuan dari UU Inovasi adalah membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. oleh karena itu DRN mengusulkan ke DPR-RI betapa pentingnya UU Inovasi sebagai payung hukum yang kuat dalam kegiatan inovasi, DRN mengusulkan pembuatan UU Inovasi sendiri atau harmonisasi UU Inovasi dengan UU 18/2002 Sisnas Iptek dan inovasi harus menjadi pikiran utamanya. Yang menjadikan UU inovasi sebagai pengatur ekosistem inovasi yang berujung pada industry.

Diskusi

Pemasalahan dalam pengaturan pendanaan diatur dan harus disetujui DPR, inovasi tanpa komersialisasi tidak ada apa-apanya, dalam berinovasi perlu adanya komitmen Pemerintah mengenai mengharuskan menggunakan produk-produk dalam Negeri dari hasil penelitian Litbang dan pengembangan sendiri.   

Syarat-syarat inovasi dapat berjalan harus adanya UU inovasi, roadmap inovasi, dana inovasi dan dewan inovasi, dalam berinovasi harus adanya pelaku/pemakai dan pemangku adalah fasilitator, karena inovasi tanpa ada hasilnya apa bila sudah ada dinegara lain, dan inovasi berjalan apabila teknologi sudah diterapkan dan harus mempunyai program kerja dalam jangka waktu yang panjang bukan jangka pendek sehingga terjadi adanya penguasaan teknologi.

Kesimpulan :

1.    Dalam mengusulkan UU harus Inisiatornya DPR

2.    Perlu adanya sinergi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, roadamap dan dewan yang mengawasi inovasi.      (FA)

 
Lihat Foto Lainnya